Inilah Upaya Hukum yang Bisa Ditempuh Para Pengusaha Rental Mobil Jika Terjadi Wanprestasi

Ketika menjalankan usaha, seorang pengusaha memang akan sangat mungkin mengalami bentuk permasalahan. Dan salah satu permasalahan yang bisa saja dialami oleh para pengusaha rental mobil adalah adanya penyewa yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati atau wanprestasi. Seharusnya dalam sebuah perjanjian usaha (kemitraan) memang diantara kedua belah pihak harus saling menguntungkan. Namun bila salah satu pihak ternyata mengingkari atau melanggar perjanjian yang telah disepakati tentu akan muncul kerugian yang dialami pihak yang diingkari. Dalam kasus bisnis rental mobil, umumnya wanprestasi ini terjadi karena adanya penyewa yang menginkari perjanjian. Contoh pengingkaran  perjanjian (wanprestasi) yang bisa terjadi dalam usaha rental mobil adalah penyewa yang menunggak biaya sewa mobil. Nah bila hal ini terjadi, lalu bagaimana langkah yang bisa ditempuh oleh pemilik rental mobil? Berikut ulasannya.

Ingat, Pengelola Sewa Rental Mobil Punya Hak Hukum

Ketika perjanjian sewa menyewa mobil ini disepakati memang kedua belah pihak akan terikat ketentuan hukum. Nah bila kemudian salah satu pihak ada yang melanggar atau mengingkari salah satu atau beberapa poin perjanjian yang telah disepakati maka sebenarnya jalan menempuh langkah hukum merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan setiap pihak memiliki hak hukum pada saat perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani. Namun meski tanpa adanya perjanjian tertulis pun sebenarnya pihak pengelola sewa (pemilik sewa) ini sudah berhak mengajukan langkah hukum. Hal ini dikarenakan adanya kesesuaian dari pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang mengatur hukum sewa menyewa.

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Langkah yang Bisa Ditempuh

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 ini dinyatakan bahwa “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya”.

Nah dari sini jelas bahwa dalam hubungan perjanjian sewa menyewa antara pihak pengelola (pemilik sewa) dengan penyewa ini memiliki keterikatan hukum. Jika salah satu pihak tidak bisa memenuhi atau mengingkari janji tersebut maka salah satu pihak yang dirugikan bisa melakukan tuntutan atau langkah penindakan yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian. Dan langkah pertama untuk penindakan atau tuntutan yang bisa dilakukan oleh pihak pengusaha sewa atas wanprestasi atau tidak tercapainya prestasi karena pengingkaran pihak penyewa adalah dengan melakukan somasi atau menegur secara tertulis dengan jangka waktu tertentu. Setelah langkah ini dilakukan dan ternyata pihak penyewa masih saja ingkar maka Anda bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana Dengan Jaminan Pihak Penyewa?

Selanjutnya bagaimana dengan jaminan yang diberikan pihak penyewa kepada pihak pengelola rental? Dalam perjanjian sewa mobil memang sering ada ketentuan yang dipersyaratkan pihak pemilik sewa kepada penyewa berupa jaminan yang bisa berupa STNK, KTP atau motor. Nah ketika penyewa ini mengingkari pasal perjanjian maka jaminan ini bisa disikapi terlebih dahulu dengan melihat ketentuan teori hukumnya, apakah jaminan ini berlaku sebagai gadai, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan. Dari sini maka ada dua pandangan yang muncul. Pertama jika dilihat dari praktik litigasi (acara di pengadilan), maka jaminan yang ada tersebut bisa diajukan permohonan sita bersamaan dengan gugatan. Namun jika dilihat secara prinsip maka sebenarnya jaminan ini tidak bisa dengan serta merta diambil alih oleh pemilik sewa hanya karena alasan pelunasan hutang pihak penyewa, tanpa adanya suatu pernyataan yang nyata-nyata secara tegas.

Leave a Comment